DIBENTUK TASK FORCE UNTUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA KERJA

  • Di Motivasi
  • 10:41:51, 20 April 2016
  • By ID
  • 684 Views
DIBENTUK TASK FORCE UNTUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA KERJA
DIBENTUK TASK FORCE UNTUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA KERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA


Siaran Pers

DIBENTUK TASK FORCE UNTUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA KERJA


Jakarta, 15 April 2016

Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun lalu, dari 122,38 juta angkatan kerja, sebesar hampir separuh atau sebanyak 50,8 juta adalah lulusan SD ke bawah sehingga sulit mendapat tenaga kerja dengan kualifikasi ketrampilan dan keahlian yang cukup. Sementara lulusan SMP sebanyak 20,7 juta, dan lulusan SMA sebanyak 19,8 juta.

“Angka ini memprihatinkan sehingga kita membutuhkan bukan saja meningkatkan kompetensi tapi percepatan peningkatan kompetensi melalui pendidikan keterampilan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat koordinator tentang Pelatihan Tenaga Kerja yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (15/4).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan P. Roeslani, serta perwakilan dari berbagai asosiasi.

Dalam pengantarnya, Darmin menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja, tapi juga membutuhkan pendidikan keterampilan. “Tapi jangan fokus pada Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah saja, swasta juga harus terlibat,” tandas Darmin.

Secara kelembagaan, misalnya sudah ada Badan Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP) dan sudah ada BLK. Tapi, pemerintah merasa perlu mengajak banyak pihak untuk terlibat bersama-sama mengembangkan pelatihan-pelatihan. Bahkan perlu memasukkan program ini sebagai program prioritas. “Kita akan membentuk task force untuk membahas hal ini,” kata Darmin.

Nantinya, Hanif menambahkan, kompetensi akan dihargai setara dengan pendidikan formal karena mereka juga memiliki sertifikat dan standar kualitas yang jelas. Bahkan, lembaga-lembaga pelatihan akan diakreditasi dan lulusannya akan mendapat sertifikat.

“Rekruitmen karyawan juga sebaiknya mengenal standar kompetensi. Misalnya, dicari karyawan dengan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat atau memiliki standar kompetensi welder,” kata Hanif.

Tim Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Email: humas.ekon@gmail.com twitter: @perekonomianRI website: www.ekon.go.id

Administrator
Share :

Menu Sistem

Populer

Terbaru

Post Kategori

Post Tag

?>